PENDEKATAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN
KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI
LOKAL
(Studi Kasus Optimalisasi
Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Oleh : Cici Anggara, S.Pi.MP
PENDAHULUAN
Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar kewenangan
pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini
disertai tanggung jawab yang besar berupa kewajiban daerah untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan dan pemerataan. Dengan demikian untuk menghadapi berbagai persoalan
seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan
penanggulangannya kepada pemerintah pusat. Di dalam kewenangan otonomi yang
dipunyai daerah, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara
langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan
kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan
operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.
Salah satu
kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan daerah,
sekaligus mengantisipasi dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengembngan ekonomi lokal pada
hakekatnya merupakan kebijakan pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang
diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Wiranto, 2004).
Pengembangan
ekonomi lokal pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan ekonomi di suatu
wilayah kabupaten atau kota, yang merupakan kerjasama antara seluruh pelaku
ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi lokal merupakan
bagian integral dari pembangunan daerah. Pendekatan konsep pembangunan ekonomi
lokal ini memberikan peluang kepada suatu komunitas untuk berperan dan
berinisiatif menggerakkan sumberdaya-sumberdaya lokal yang ada untuk membangun
komunitas tersebut. Dengan adanya pembangunan ekonomi lokal ini memungkinkan
kelompok masyarakat miskin produktif seperti nelayan dapat masuk dalam mata
rantai perekonomian yang lebih besar (Dendi et al, 2004).
Dalam rangka
pengembangan ekonomi lokal, value utaamanya adalah mampu berkontribusi
dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi isu sentral dan
global dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal. Saat ini, paradigma kemiskinan bergeser
menjadi subject to subject (Nasdian, 2005). Artinya bahwa dalam penanganan kemiskinan perlu
lebih melibatkan penduduk miskin sebagai
subjek pembangunan dan diharapkan penanggulangan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh
masyarakat (Muchtar, 2006). Selanjutnya kesejahteraan
memerlukan beberapa perhatian. Pertama ruang lingkup masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang
terintegrasi. Kedua kemandirian merupakan
bentuk sistem kerjasama yang bersifat interdependen, sinergis dan bersistem. Ketiga kemiskinan memiliki
dimensi dinamis dan berkelanjutan secara mandiri. Keempat
krisis ditempatkan sebagai sesuatu yang mengganggu dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam lingkup luasan dan waktu
yang secara substansial membahayakan
dan menjauhkan dari pencapaian kesejahteraan dan kelima kesejahteraan yang adil diartikan tercapainya keseimbangan
antara kesempatan, kontribusi dan
imbalan yang dapat diraih oleh setiap pihak dalam bermasyarakat.
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin sumber daya alam, sosial
dan budaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian pada generasi sekarang,
juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dilakukan dengan inventarisasi dan analisis
potensi sumberdaya lingkungan fisik, biologi, dan sosial budaya. Inventarisasi
potensi fisik perikanan di kabupaten kepulauan mentawai dilakukan untuk melihat kesesuaian lingkungan fisik untuk pengembangan
perikanan berkelanjutan. Inventarisasi potensi biologi
dilakukan untuk mengetahui hasil tangkapan
yang terdapat di kawasan Perikanan Kabupaten Kepulauan mentawai. Inventarisasi potensi sosial budaya dilakukan untuk
mengetahui potensi budaya masyarakat setempat yang dapat menjadi aset dalam mengembangkan
perekonomian lokal.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di
Samudera Indonesia. Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelilingi oleh
perairan dengan luas laut ekonomis 78.018,43 km2. Perairan Mentawai memiliki
potensi sumberdaya perikanan yang besar untuk dikelola. Potensi lestari ikan
pelagis Kabupaten Kepulauan Mentawai 127.721 ton/tahun. Potensi sumberdaya ikan
tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pendapatan daerah
(DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012).
Pendapatan daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku pada tahun 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 78,29 %. PDRB
atas dasar harga berlaku pada sektor perikanan tahun 2007-2011 mengalami
peningkatan sebesar 94,06 % (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012). PDRB
daerah tersebut berdasarkan sektor perikanan dan seluruh sektor dari tahun 2007
hingga 2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan
rata-rata pertahunnya sebesar 18,11 % dan 15,59 %. Pendapatan perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2006 sebesar Rp 12.177.390, 64 dan pada
tahun 2007 sebesar Rp 13.760.877,04. Bertambahnya hasil pendapatan daerah
tentunya dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkembangan kegiatan perikanan
yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan perikanan dilakukan dengan
memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tersedia yang tujuannya untuk memberikan
kontribusi dalam pembangunan daerah.
Ketersediaan sumberdaya perikanan yang besar di Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentunya harus memiliki dampak peningkatan kesejehteraan masyarakat
dan mampu berkntribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di kabupaten
Kepulauan Mentawai. Dalam kerangka mengoptimalkan Sumberdaya perikanan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai maka perlu pengoptimalan center of fisheris yaitu
pelabuhan perikanan yang merupakan aset pemerintah daerah dalam mengembangakan
potensi sumberdaya lokal yang ada.
Pelabuhan perikanan yang
terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Sikakap. Pelabuhan ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi
sumberdaya perikanan karena merupakan pelabuhan perikanan satu-satunya yang ada
di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
merupakan salah satu sentra ekonomi perikanan yang terletak di Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Pelabuhan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti
fasilitas pokok, fungsional dan fasilitas tambahan/ penunjang. PPP Sikakap
memiliki beberapa kelebihan diantaranya letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh
masyarakat, berdekatan dengan pasar ikan sehingga aksesnya lebih mudah, serta
ketersediaan sumberdaya ikan di sekitar perairan setempat.
Kondisi Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian
dari Propinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan UU No. 49 tahun 1999.
Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota Tuapejat yang terletak di Kecamatan
Sipora Utara dengan jarak dari Kota Padang sejauh 153 km. Secara geografis
Kepulauan Mentawai terletak pada 0055’00’’ - 3021’00’’ LS dan 98035’00’’ –
100032’00’’ BT dengan luas wilayah kurang lebih 6.011,35 km2 dan memiliki garis
pantai 1.402,66 km. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah utara
berbatasan dengan Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Selat
Sanding, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan sebelah barat
berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara topografi, keadaan Kabupaten
Kepulauan Mentawai bervariasi antara bukit-bukit dengan ketinggian 0 hingga 200
meter dari permukaan laut (dpl), dan dialiri sekitar 17 sungai utama yang
berhilir di sisi timur dan barat gugusan pulau. Tabel 1 Luas dari setiap kecamatan beserta ibukota
kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tabel 1 Luas dari
setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kecamatan
|
Ibu Kota Kecamatan
|
Luas wilayah (Km2)
|
|
Pagai Selatan
|
Bulasat
|
901,08
|
|
Sikakap
|
Sikakap
|
278,45
|
|
Pagai Utara
|
Saumanganyak
|
342,02
|
|
Sipora Selatan
|
Sioban
|
268,47
|
|
Sipora Utara
|
Sido Makmur
|
383,08
|
|
Siberut Selatan
|
Muara Siberut
|
508,33
|
|
Siberut Barat
|
Daya Pasakiat Taileleu
|
649,08
|
|
Siberut Tengah
|
Saibi Samukop
|
739,87
|
|
Siberut Utara
|
Muara Sikabaluan
|
816,11
|
|
Siberut Barat
|
Simalegi
|
1.124,86
|
|
Kepulauan Mentawai
|
6.011,35
|
||
Sumber : BPS Kabupaten
Kepulauan Mentawai, 2014
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil sensus
penduduk pada tahun 2010 tercatat 76.173 jiwa yang terdiri dari penduduk
laki-laki sebanyak 39.504 jiwa dan perempuan sebanyak 36.669 jiwa atau
mengalami peningkatan sekitar 2,07 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
pada tahun 2009 sebanyak 74.625 jiwa. Pertumbuhan
dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten kepulauan Mentawai dapat
dilihat pada Tabel 2
Tabel 2 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun
|
Jumlah Penduduk (Jiwa)
|
Pertumbuhan (%)
|
2006
|
69.774
|
-
|
2007
|
71.355
|
2,27
|
2008
|
72.972
|
2,27
|
2009
|
74.625
|
2,27
|
2010
|
76.173
|
2,07
|
2011
|
77.077
|
1,19
|
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014
Berdasarkan data yang diperoleh, menurut Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai pertumbuhan penduduk yang terjadi semakin
meningkat. Jumlah penduduk pada tahun 2006-2009 mengalami pertumbuhan sebesar
2,27 %, tahun 2010 dan 2011 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 2,07%
dan 1,19 %.
Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2013
Kecamatan
|
Penduduk
|
Jumlah
|
|
Laki-Laki
|
Perempuan
|
Penduduk
|
|
Pagai Selatan
|
4.735
|
4.153
|
8.888
|
Sikakap
|
5.082
|
4.562
|
9.644
|
Pagai Utara
|
2.774
|
2.500
|
5.274
|
Sipora Selatan
|
4.497
|
4.067
|
8.560
|
Sipora Utara
|
4.851
|
4.354
|
9.205
|
Siberut Selatan
|
4.482
|
4.063
|
8.546
|
Siberut Barat Daya
|
3.247
|
2.894
|
6.141
|
Siberut Tengah
|
3.229
|
2.912
|
6.141
|
Siberut Utara
|
4.135
|
3.731
|
7.866
|
Siberut Barat
|
3.600
|
3.213
|
6.813
|
Total
|
40.632
|
36.449
|
77.078
|
Sumber
: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014
Keterbatasan sarana
pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat Mentawai terhadap pentingnya
pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di daerah ini.
Tingkat pendidikan berdasarkan kecamatan serta seluruh penduduk Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.
Tabel 4 Tingkat
pendidikan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mentawai tahun 2013
Sumber
: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013
Potensi Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Kepulauan Mentawai
memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik untuk perikanan darat maupun
perikanan lautnya. Perairan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki garis
pantai sepanjang 1.402,66 km. Perairan laut dapat dikembangkan melalui operasi
penangkapan dari Selat Mentawai hingga ke Samudera Hindia. Potensi perikanan
Kabupaten Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 11. Potensi perikanan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai masih dapat dikembangkan terutama pada pengembangan
perikanan laut dengan memfasilitasi nelayan dengan alat dan teknologi
penangkapan yang moderen. Potensi perikanan merupakan peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang
besar dalam peningkatan status sosial masyarakat Kabupaten Mentawai.
Tabel 5 Potensi Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Peranan Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sektor perikanan memberikan dampak terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan sektor perikanan Kabupaten Kepulauan
Mentawai pada tahun 2000-2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi
sektor perikanan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada nilai Z pada
Tabel 6.
Tabel 6 menjelaskan
bahwa persentase kontribusi pendapatan sektor perikanan terhadap pendapatan
daerah Kabupaten Kepulauan mentawai pada tahun 2000-2010. Persentase (nilai Z)
dari kontribusi sektor perikanan meiliki nilai yang berkisar 11,75-13,25 %.
Pada tahun 2000, sektor perikanan memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah
sebesar 11,75 % dari total pendapatan daerah, begitu juga pada tahun 2014,
sektor perikanan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah sebesar 13,80 %.
Tabel 6 PDRB Kabupaten
Kepulauan Mentawai berdasarkan harga konstan (Juta rupiah)
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004 dan
2013
Kemiskinan
Masyarakat miskin adalah
masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya–sumberdaya
pembangunan, tidak dapat menikmati fasilitas mendasar seperti pendidikan, sarana
dan prasarana transportasi. Menurut Dinas Sosial, (2005) :
kemiskinan adalah pertama, mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kemanusiaan. Kedua, mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak
dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, mereka yang
termasuk kelompok marginal yang berada disekitar garis kemiskinan.
Empat dimensi pokok
kemiskinan (lokal maupun nasional) menurut Makmun (2003) pertama, kurangnya kesempatan (lack of opportunity), kedua rendahnya kemampuan (low of capabilities), ketiga kurangnya jaminan
(low-level of security) keempat
ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment).
Ciri-ciri orang miskin menurut Salim, (1980) yaitu umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal atau keterampilan;
tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi
dengan kekuatan sendiri; tingkat pendidikan
rata-rata rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar; kebanyakan tinggal di perdesaan, umumnya menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian; kebanyakan yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan.
Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas
bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat
melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan.
Faktor–faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor
eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu
kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor
eksternal.
Faktor-faktor internal juga dapat dipicu munculnya oleh faktor eksternal. Kesehatan
masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi
masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya
alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya
merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan
akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Krisis ekonomi berimplikasi
pada turunnya investasi, Putus Hubungan Kerja (PHK) naik akibat faktor produksi
mengalami efisiensi, kerugian PHK adalah daya beli turun karena tidak ada
pendapatan, maka dampak terbesar adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun
(faktor internal). Rupiah turun berimplikasi pada penurunan produksi barang
(faktor eksternal). Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling
terkait.
Pengembangan Ekonomi Berbasis Perikanan
Perikanan dan kelautan merupakan
salah satu sektor penting bagi perekonomian negara-negara di berbagai belahan
dunia. Sektor perikanan dan kelautan di beberapa negara memiliki kontribusi
yang cukup dominan terhadap PDB nasional. Sebagai contoh kontribusi perikanan
dan kelautan terhadap perekonomian Jepang yang memiliki pantai sepanjang 34.386
km adalah sebesar 24,1 trilyun dollar atau 54 persen dari total PDB nasional.
Adapun Cina yang memiliki pantai sepanjang 32.000 km, sektor perikanan dan
kelautannya mampu menyumbangkan 17.353 trilyun dollar atau 48,40 persen dari
total PDB nasional. Indonesia yang memiliki pantai sepanjang 81.000 km atau 2,5
kali panjang pantai Cina dan Jepang, pada tahun 1998 sektor perikanan dan
kelautannya ternyata hanya mampu menyumbangkan sekitar 28 milyar dollar atau
hanya 20,06 persen dari total PDB nasional (PKPSL, 2000 dalam Bappenas,
2005).
Paradigma pembangunan ekonomi
berbasis perikanan dan kelautan di Indonesia memang baru memperoleh momentum
emasnya beberapa tahun terakhir ini. Pada masa orde baru, pembangunan perikanan
dan kelautan tidak memperoleh perhatian yang cukup akibat paradigma pembangunan
yang berorientasi agraris semata. Namun sejak terjadinya pergantian rezim
pemerintahan, semakin disadari bahwa aset dan sumber daya pesisir memiliki
peluang yang terlalu besar untuk disia-siakan. Sejak tahun 1999, sektor maritim
mulai dimasukkan ke dalam GBHN dan secara kelembagaan saat ini telah terbentuk
departemen khusus yang menangani kelautan dan perikanan (Bappenas,2005).
Sebagai sumberdaya yang sangat
vital dalam pembangunan ekonomi baik nasional dan daerah, proses pembangunan
perikanan dan kelautan harus lebih mampu berperan dan berdaya guna. Pembangunan
sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimaksud tidak hanya bagi peningkatan
hasil secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang berarti meningkatkan serta
menghasilkan nilai tambah komoditas dari perikanan dan kelautan. Pengembangan
ekonomi berbasis kelautan termasuk didalamnya perikanan yang diwujudkan dalam
suatu program pembangunan perikanan dan kelautan pada hakekatnya adalah
rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya suatau
sistem bisnis yang berdaya saing, menguntungkan dan tentunya berkelanjutan
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan Perikanan
Tangkap Kabupaten kepulauan mentawai
Pembangunan secara garis
besar adalah suatu proses multidimensi yangmelibatkan perubahan struktur
sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang
kesemuanya itu bertujuan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000). Secara filosofi,
suatu pembangunan dapat diartikan sebagai upaya
yang sistematis dan
berkesinambungan untuk menciptakan keadan yang dapat menyediakan berbagai
alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling
humanistik (Rustiadi et al., 2006). Menurut Jamli (2003), terdapat tiga tujuan
utama dari pembangunan ekonomi daerah; pertama, pembangunan kesempatan kerja
yang berkualitas bagi penduduk; kedua, mencapai perekonomian daerah yang
stabil; dan ketiga, membangun berbagai macam basis ekonomi dan kesempatan
kerja.
Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal sektor perikanan tangkap Kabupaten
kepulauan Mentawai di awali mengenali potensi yang dimiliki serta memberdayakan
berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam membangun daerah, khususnya
perekonomian daerah dengan memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi
masyarakat, potensi sumber daya alam dan manusia, serta sosial dan
infrastruktur yang tersedia untuk mencapai tujuan di atas. Dengan mempertimbangkan
aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penekanannya adalah pembangunan yang
berdasarkan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang potensial untuk
menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi
aktivitas ekonomi baru berbasis lokal.
Pengembangan ekonomi lokal merupakan sebuah pendekatan yang menghubungkan
daerah pedesaan atau daerah terbelakang dengan sistem ekonomi pasar guna memacu
kegiatan ekonomi daerah tersebut. Pengembangan dan integrasi tersebut dicapai
dengan berfokus pada klaster yang memberikan kesempatan bagi kaum miskin untuk
memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi itu. Pada gilirannya,
implementasi pengembangan ekonomi lokal akan meningkatkan jumlah lapangan
pekerjaan dan kesempatan, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar
sebagian besar kesempatan memperoleh pendapatan bertahan di daerah yang
bersangkutan. Daerah akan menerima manfaat berupa peningkatan kegiatan ekonomi
sebagai akibat dari peningkatan pendapatan rumah tangga, di samping memperoleh
pendapatan langsung.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulaua Mentawai berdasarkan kekhasan daerah
tersebut yaitu sangat cocok pengembangan
secara berkelanjutan potensi perikanan tangkap, pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang potensial untukmenciptakan peluang kerja dan
menstimulasi aktivitas ekonomi baru. Pembangunan ekonomi harus tepat sasaran
sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan
karakteristik dan potensi dari wilayah tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai
dibagi menjadi wilayah-wilayah yang disebut kecamatan-kecamatan maka dalam
pembangunannya kabupaten mengenali masing-masing kecamatan tersebut. Upaya ini
juga dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap Kabupaten kepulauan
Mentawai diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu a)
penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; b) berkurangnya jumlah
penduduk miskin; c) terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan
(sustainable livelihood) (Dendi et al., 2004).
Dalam tiori pembangunan
di jelaskan bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah peningkatan
kesejehteraan masyarakat. Dalam Kontek pembangunan ekonomi lokal perikanan
tangkap di kabupaten kepulauan mentawai seperti yang di jelaskan pada gambar
diatas bahwa ada hubungan yang saling keterkaitan yang tidak bisa di pisahkan
apabila ingin mewujudkan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan
memiliki dampak mampu mengrangi tingkat kemiskinan.
Secara ekonomi
pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap daerah kabupaten kepulauan
mentawai di maksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat
kontribusi PDRB sektor perikanan yang terus meingkat. kontribusi pendapatan
sektor perikanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan mentawai pada
tahun 2000-2010. Persentase (nilai Z) dari kontribusi sektor perikanan meiliki
nilai yang berkisar 11,75-13,25 %. Pada tahun 2000, sektor perikanan memberikan
kontribusi untuk pendapatan daerah sebesar 11,75 % dari total pendapatan daerah,
begitu juga pada tahun 2013, sektor perikanan memberikan kontribui pada
pendapatan daerah sebesar 13,80 %.
Akan tetapi pertumbuhan
ekonomi dari sektor perikanan ini belum mampu menciptakan income
distribution. Pertumbuhan ekonomi terpusat di 3 kecamatan yaitu kecamatan
sikakap yang merupakan central kegiatan perikanan tangkap, siberut tengah dan
sipora selatan.
Tabel 7 Income Distribution Sektor Perikanan
Tangkap Kabupaten kepulauan Mentawai
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004 dan
2013
Faktor yang menyebabkan
rendahnya income Distribution adalah karena pemerintah provinsi hanya
memfokuskan pengembangan perikanan tangkap di 3 kecamatan tersebut terlebih di
wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap kecamatan sikakap. Disparitas ini
menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan belum secara
penuh memberikan multiple efek bagi kesejehteraan seluruh masyarakat
Kabupaten Kepulauan mentawai. Jika kita lihat potensi kelautan dan penangkapan
di kabupaten tersebut maka dapat di katakan bahwa ada miskom antara pemerintah
daerah dengan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap.
Berdasarkan data BPS, 2013 Armada kapal penangkap ikan yang ada di PPP Sikakap
terdiri atas Kapal Motor (KM), Perahu Motor Tempel (PMT), dan Perahu Tanpa
Motor (PTM). Jumlah kapal pada tahun 2006 sebanyak 219 kapal dan pada tahun
2007 mengalami penurunan menjadi 191 kapal hingga pada tahun 2010 hanya
terdapat 110 kapal yang mendarat di PPP Sikakap. Penurunan pada tahun 2007 dan
2010 diakibatkan oleh adanya bencana alam yaitu terjadinya gempa dan tsunami
di daerah tersebut khususnya di Sikakap sehingga nelayan yang biasanya
menangkap ikan dilarang melaut oleh pemerintah setempat.
Potensi jumlah nelayan di PPP
Sikakap tahun 2005 hingga 2008 jumlah
nelayan mengalami peningkatan dan didominasi oleh nelayan penuh. Hal ini
menunjukkan bahwa sumberdaya ikan yang tersedia pada tahun tersebut masih
banyak dan nelayan asing belum banyak melakukan aktivitas penangkapan ikan di
Perairan Mentawai. Jumlah nelayan penuh pada tahun 2009 hingga 2011 cenderung
berkurang. Nelayan penuh pada tahun 2011 berjumlah 34 orang, hal ini diduga
karena adanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi
di Kabupaten Mentawai pada tahun 2010. Selain itu, berkurangnya jumlah nelayan
diakibatkan adanya kapal-kapal ukuran besar yang melakukan aktivitas
penangkapan di Perairan Mentawai. Kapal-kapal tersebut datang dari daerah lain
yaitu Sibolga, Bengkulu, Jawa dan Padang.
Untuk mewujudkan pembanguan
berkelanjutan pemerintah daerah menekankan pada penjagaan kelestarian
lingkungan perikanan. Hal ini terlihat bagaimana fokus Pemerintah Daerah kepada
program rehabilitasi SDA sektor kelautan seperti penanaman magrov. Selain itu
fungsi pengawasan perikanan yang di tegakkan oleh pemerintah daerah memiliki
peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti pengawasan
aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal maupun pendatang oleh badan
pengawas perikanan, dalam hal ini mengawasi keberlanjutan Sumberdatya Ikan yang
ada seperti pelarangan penggunaan pukat harimau atau trawl, mengawasi
hasil tangkapan yang tidak layak tangkap susui Undang-Undang kelauatan tang
berlaku serta mengawasi kemungkinan pencemaran yang akan terjadi.
Dalam proses pengembangan ekonomi
lokal, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan komponen-komponen pendukung,
baik dari internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi kelancaran proses
pengembangan ekonomi lokal yang diharapkan. Beberapa faktor tersebut ialah
infrastruktur dan kondisi lingkungan. Investasi di bidang infrastruktur sangat
berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan
disiapkan untuk suatu daerah harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
daerah yang bersangkutan. Sedangkan kondisi lingkungan dalam hal ini ialah
penciptaan tools yang memudahkan proses pengembangan ekonomi lokal, seperti
penciptaan peraturan dan payung hukum, prosedur administratif pajak, dan
pungutan biaya, serta biaya-biaya tak terduga lainnya.
Pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkapa kabupaten Kepulauan
Mentawai memainkan peranan penting dalam
mendorong kapasitas masyarakat dan membantu mereka dalam memperkuat posisi.
Program penguatan yang dikembangkan difokuskan pada : a) pembentukan basis
kolektif atau mendorong kemapanan organisasi, b) meningkatkan ketrampilan dan
kapasitas masyarakat, serta c) menyiapkan wahana bagi masyarakat untuk terlibat
dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. masyarakat merupakan kelompok yang
paling lemah dan memerlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka
maupun untuk meningkatkan ketrampilan mereka. Mengorganisir para masyarakat ke
dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk
mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
Konsep pengembangan ekonomi lokal yang di kembangkan adalah pembangunan
yang pro-masyarakat miskin yaitu yakni : 1) investasi pada peningkatan sumber daya
manusia dan kapital sosial penduduk miskin; 2) kebijakan dan pelayanan yang
menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar
masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); 3)
kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka
peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan atau nilai tambah
dari usaha sendiri; 4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya
ekonomi (modal, lahan, sarana produksi, informasi pasar dan lain-lain); dan 5)
pembangunan yang ramah lingkungan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1.
Pembangunan
sektor perikanan tangkap Kabupaten kepulauan Mentawai mengembangkan pendekatan
ekonomi lokal dimana memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yatiu
ekonomi, ekologi dan sosil.
2.
Tujuan
ekonomi yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sektor unggulan yang
berkontribusi kepada PDRB dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun belum
memberikan income distribution kepada seluruh masyarakat.
3.
Dalam
menjaga keberlanjutan ekosistem berbagai program pengawasan dilakukan oleh
pemerintah daerah diantarnya pengawasan aktivitas penangkapan ikan, pengawasan
terhadap hasil tangkapan layak tangkap, pengawasan kemungkinan terjadi
pencemaran lingkungan, penanamana magrove serta beberapa kebijakan seperti
pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl dan bahan
peledak.
4.
Pemrintah
daerah mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan sektor perikanan tangkap.
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Percepatan
Pembangunan Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
Bappenas, Jakarta.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kepulauan Mentawai. 2004. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2000-2004. Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
_____. 2013. Kabupaten Kepulauan Mentawai
dalam Angka Tahun 2011. Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
_____. 2014. Kabupaten Kepulauan Mentawai
dalam Angka Tahun2012. Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
_____. 2011. Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2011. Padang:
Badan Pusat Statistik.
Dendi, et al. 2004. Menanggulangi Kemiskinan melalui
Pengembangan Ekonomi Lokal: Beberapa Pelajaran dari
Nusa Tenggara. Dirjen Bina Pembangunan
Daerah Departemen Dalam Negeri – GTZ (Deutsche Gesellschaft
fur Technische Zusammernabelt GmBH). Jakarta.
Makmun. 2003.
Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya. Dalam Kajian Ekonomi dan
Keuangan, Vol. 7, No. 2: Juni, 2003.
Muchtar. 2006. Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau.http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/pdf/Muchtar.pdf.[sep
22, 2006 [4 April 2007].
Nasdian, F.T. 2014,
Pengembangan masyarakat. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
Nurkse, Ragnar. 1953 Pembangunan
Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
http://www.kimpraswil.go.id.publik/P2KP/Des/memahami99.htm [4 April 2007]
Wiranto,
T. 2004. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah. Makalah Seminar
Sosialisasi Nasional Program MFCDP 22 September 2004.
Jakarta.
alhamdulilah
BalasHapus