Jumat, 20 November 2015

POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN INDONESIA

Tanggal 21 November di tetapkan sebagai HARKANAS (hari ikan nasional). saya akan berbagi sedikit mengenai sumberdaya perikanan kita di indonesia.Sebagaimana pilar Kentrian Kelautan dan Perikanan bahwa sumberdaya perikanan kita harus memberikan Kedaulatan, Berkelanjutan dan berdampak meningkatkan Kesejahteraan rakyat, maka penting bagi kita mengetahui seberapa besar potensi SDI di indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kamajuan perikanan.Kedaulatan perikanan telah di tunjukkan oleh mentri susi pujiastuti yang telah menenggelamkan kapal-kapal asing secara ilegal. IUU fishing menjadi isu penting dalam menegakkan kedaulatan perikanan indonesia.
SDI indoesia sunggung melipah yg tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Berikut potensi ikan indonesia dari masing-masing WPP tahun 2015 (1000 ton/tahun), Wpp 571 (selat malaka ) total potensinya 541.8, wpp 572 (samudra hindia) 717.3, wpp 573 (laut cina selatan) 1,003.4, wpp 712 (laut jawa) 1,009.7) wpp 713 (selat makasar laut flores) 773, wpp 714 (laut banda) 290.4, wpp 715 (teluk tomini laut seram) 370.2, wpp 716 (laut sulawesi) 387, wpp 717 (samudra pasifik) 520.8, wpp 718 (laut arafuru) 1,305.7). Dengan total jumlah potensi tahun 2014 7.305.000.Indonesia juga kaya akan sumberdaya perikanan dara. Luas perairan umum daratan indonesia mencapai 54 juta hektar yang terdiri dari perairan umum 13.85 juta Ha, sungai dan paparan banjir 12.00 juta ha, danau 1.80 juta ha, waduk 0.05 juta ha, rawa payau dan hutan bakau 39.5 juta ha, perairan budidaya (tambak, kolam dn sawah) 0.66 juta ha. Jumlah estimasi potensi produksi ikan dari perairan umum (ton/th) mencapai 3.034.934 ton/th, namun realisasi produkiny masih sangat jauh sebesar 408.364 ton/th (sumber data balitbanh kp tahun 2014)
Tantangan keberlanjutan SDI adalah Costal perikanan mengalami degradasi, artinya ada problem pengelolaan perikanan sehingga ekosistem rusak dan mengancam keberlanjutan SDI indonesia. Saat ini negara seperti Amerika, newzelan, australia mengalami colaps dalam pengelolaan perikanan sehingga mereka negara2 luar menjamah sumberdaya indonesia yang menimbulkan maraknya IUU fishing di indonesia. mengapa di indonesia marak IUU fishing, alasanny sederhana karena indonesia masih memiliki potensi ikan yang besar yang belum terekploitasi dengan serius. Dengan jumlah estimasi produksi ikan 6.5-10 jt ton per tahun .
Dampak pengolaan perikanan yang tepat tentu memberikan dampak kesejehteraan bagi masyarakat nelayan. Rata-rata pendapatan nelayan pata triwulan III tahun 2015 sebesar 2.293.000 untuk perairan umum dan 2.070.000 nelayan perikanan laut. Nilai tukar nelayan yang di targetkan 104,5 mencapai 106.7 atau 101,08%.
Upaya upaya yang harus di lakukam pemrintah dalam mengelola perikanan indonesia agar memiliki kedaulatan, berkelanjutan dan berdampak pada kesejehteraan masyarakat adalah
1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati.
2.meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
3.meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
4.mengembangkan kapasitas sdm dan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
4. Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dn keamanan hayati.

SELAMAT HARI IKAN NASIONAL
Semarang, 21 November 2015
Cici anggara, S.Pi.MP



Senin, 27 Juli 2015

KAJIAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA KABUPATEN BANDUNG


KAJIAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA KABUPATEN BANDUNG
Oleh : Cici Anggara, S.pi dan Bayu Candra Winata, S.si

PENDAHULUAN


Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari perangkat kemiskinan tanpa memiliki pilihan-pilhan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (agen pembangunan).
Sumber daya manusia adalah faktor yang memiliki tingkat urgensi tertinggi dalam faktor produksi pada suatu kegiatan ekonomi. Karena memiliki tingkat kepentingan tertinggi, maka manusia dapat memberikan daya ungkit bagi pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi dalam jangka panjang semestinya memasukkan unsur-unsur perencanaan strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Selama lima dasawarsa pada bagian kedua abad ke 20 ternyata pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang banyak yang tidak mampu mensejahterakan penduduknya. Hal ini di sebabkan kesalahan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupuan psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori Hirarki, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Potter dan Patricia, 1997). Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti makan ,air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi manusia. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan di dunia kesehatan. Besarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi menentukan tingkat kesehatan dan posisi pada rentang sehat-sakit.
Dengan berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, upaya penanganan kebutuhan dasar beralih ke daerah. Pada akhirnya pembangunan daerah harus mampu meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat yang dicirikan antarlain  oleh kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat di daerah yang bersangkutan.pemenuhan kebutuhna dasra manusia, selain harus merupakantarget pembangunan, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang perlu di kembangkan dan di jamin.
Kabupaten Bandung merupakan sebuah wilayah administratif yang luas. Agar pembangunan dapat dirasakan secara merata maka diperlukan aparat pemerintahan yang membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan. Selain aparat pemerintahan, peran aktif masyarakat adalah roda penggerak pembangunan. Sinergi aparat pemerintahan dengan masyarakat yang baik diharapkan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kabupaten Bandung saat ini memilik desa sebanyak 267 desa dan 9 kelurahan. Desa/Kelurahan tersebut tersebar di 31 Kecamatan.

Tujuan Penulisan


Makalah ini bertujuan untuk:
1.         Mengkaji pemenuhan kebutuhan dasar manusia , membuat perencanaan dan maping kebutuhan dasar manusia di Kabupaten bandung.
2.         Sebagai syarat Mata Kuliah Pembangunan kebutuhan Dasar manusia.






HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Berdasarkan Kondisi Geografi, Topografi dan Luas Wilayah

Letak geografisnya Kabupaten Bandung terletak pada 107° 22 ' - 108° 50 ' Bujur Timur dan 6° 41 ' - 7° 19 ' Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung merupakan pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi dari 500 m sampai 1.800 m. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan rasa aman kepada masyarakat dari bencana tanah longsor, banjir dan lain-lain. Pemerintah juga harus memberikan akses pasar baik untuk produksi maupun pasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.
Beberapa desa terletak ditepian hutan, tetapi sebagian besar berada di luar kawasan hutan. Kabupaten Bandung juga dialiri oleh Sungai Citarum, keberadaan sungai ini menguntungkan dari sektor pertanian, industri dan sebagai bahan baku air, namun bila curah hujan cukup tinggi di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sarana guna mengatasi genangan air, bahkan mengatasi jika terjadi banjir. Hal ini perlu agar masyarakat merasakan terlindungi dari berbagai macam hal penyakit, ataupun yang lainnya.
Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, perbedaan geografis dan topografis juga mempengaruhi bentuk rumah tempat tinggal dan model pakaian. Dalam rangka pembangunan kebutuhan dasar manusia, Pemerintah Kabupaten Bandung harus memperhatikan kondisi geografis sebagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar warga masyarakatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan fisiologis, mata pencaharian dan karakteristik tempat tinggal dan berpakaian. Kondisi geografis dan iklim juga menentukan penanganan kondisi kesehatan dan penyakit yang merupakan salah satu kebutuhan dasar warga masyarakat, karena Jenis-jenis penyakit di daerah pesisir memiliki karakteristik berbeda dengan jenis penyakit di daerah datar dan pegunungan. 
Penentuan kebutuhan dasar yang didasarkan pada faktor kondisi geografis wilayah akan menentukan kebijakan, strategi dan program dalam pembangunan daerah yang berparadigma “people centered development”. Peran pemerintah Kabupaten Bandung yang memperhatikan geografis akan mempengaruhi partisipasi masyarakat yang didasarkan kondisi wilayah masing-masing dalam rangka pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidup dan terciptanya kesejahteraan warga masyarakat. Program-program pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan faktor geografis dan iklim wilayah karena memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan dasar warga masyarakat yang mendiaminya.


Faktor Penduduk, tenaga kerja dan Kualitas Hidup
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.215.548 jiwa, terdiri atas: laki-laki 1.638.623 jiwa (50,95 %) dan perempuan 1.576.925 jiwa (49,05 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur,maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan  jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari  hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 54.09 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus  menanggung 54 penduduk tidak produktif.
            Relatif tingginya dependency ratio menunjukkan masih tingginya ketergantungan penduduk yang kurang produktif, sehingga kondisi tersebut memunculkan banyak persoalan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Kabupaten Bandung. Persoalan tingginya penduduk yang kurang produktif dapat disebabkan oleh beberapa hal: (1) komposisi umur penduduk (usia produktif dengan usia belum/tidak produktif); dan (2) pengaruh tingkat pengangguran dalam rumah tangga.
            Persoalan kependudukan mendasar lainnya di Kabupaten Bandung adalah masih tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dilihat dari perbandingannya dengan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,49%). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 2,64% pada tahun 2012. Persentase pertumbuhan penduduk tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk tahun 2011 (2,63%). Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh: (1) tingkat migrasi penduduk ke Kabupaten Bandung; dan (2) pengaruh tingkat kelahiran jangka panjang yang berdampak pada jumlah penduduk dalam jangka panjang. Tingginya jumlah penduduk mengandung konsekuensi tingginya kebutuhan penyerapan lapangan kerja dan penciptaan aktivitas-aktivitas usaha ekonomi produktif. Disisi lain, kemungkinan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk juga mengandung konsekuensi adanya peningkatan eksternalitas sosial ekonomi di Kabupaten Bandung di tahun-tahun mendatang.
            Kondisi penduduk seperti yang disebutkan di atas, tentu memerlukan perencanaan yang baik dari pemerintah kabupateb bangdung guna memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti, perumahan layak huni, lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, juga termasuk di dalamnya terkait sarana dan prasarana transportasi.
            Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran RLS dan AMH menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan RLS dan AMH. Peningkatan signifikan AMH dan RLS terjadi di daerah/wilayah yang berkarakter urban, sementara kondisi di wilayah rural, akibat berbagai sebab mengalami perlambatan. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 mempunyai kecenderungan trend yang meningkat, walaupun rata-rata kenaikannya masih relatif kecil.
Jumlah penduduk yang ada juga akan berdampak pada rasio ketersediaan lapangan kerja di kabupaten bandung.
Dengan kondisi jumlah pengangguran yang banyak di tabel tersebut, tentu pemerintah juga harus berpikir untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Karena pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupannya baik sandang, pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan keluarga.  
Data mengenai rasio jenis kelamin sangat berguna dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan dan keterwakilan bagi tersedianya kebutuhan dasar penduduk baik laki-laki maupun perempuan dalam proses dan hasil-hasil pembangunan. Keberadaan nilai sex ratio yang seimbang merupakan keuntungan dalam pembangunan. Sebagaimana dikemukakan oleh Maslow (1943) bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bersosialisasi sebagai wujud rasa cinta untuk saling menyayangi dan memiliki yang disimbolkan dengan berkeluarga sebagai bentuk sosial terkecil. Keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan akan mempermudah terjalinnya hubungan saling menyayangi dan memiliki dikarenakan semakin mengecilnya persaingan untuk memperoleh pasangan.
Hal ini sesuai dengan Maslow (1943) yang menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar ketiga cenderung mengalami kegelisahan sosial (social anxiety). Keadaan seperti ini berpotensi dapat mengganggu dan menghambat proses pembangunan ekonomi karena aksi-aksi kekerasan, kegelisahan, dan kerusakan akan membuat investor tidak nyaman.
Oleh karena itu keadaan sex rasio Kabupaten Bandung yang seimbang merupakan sebuah keuntungan bagi proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia terutama kebutuhan dasar sosial menurut Maslow yang akan memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan proses-proses pembangunan guna peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Tegal.

Kepadatan Penduduk
Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Bandungterus menerus mengalami peningkatan. Kepedatan penduduk tersebut berturut-turut dari tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : 1.617 orang/km2; 1.587 orang/km2; 1.593 orang/km2; 1.617 orang/km2; dan 1.806 km2, dengan laju pertumbuhan alamiah penduduk tahun 2009 – 2013 adalah 0,07 persen.
Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan wilayah yang dihuninya. Kepadatan penduduk berkaitan dengan space atau ruang bagi keberadaan manusia. Secara langsung kepadatan penduduk berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia terhadap pemukiman, lahan pangan, dan persaingan memperoleh pekerjaan, serta secara tidak langsung kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan dan kesempatan pendidikan. Persaingan sosial dalam wilayah yang terlalu padat dapat menimbulkan konflik bila tidak dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menghambat prose-proses pembangunan bagi terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat.
Bagi Kabupaten Bandungdengan tingkat pertumbuhan penduduk alami sebesar 0.07 persen per tahun atau kurang dari 1 persen sebagai pertumbuhan penduduk rendah yang merupakan indikasi keberhasilan program menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Keberhasilan menjaga pertumbuhan penduduk alami ini harus terus dipertahankan dengan pelaksanaan program seperti Keluarga Berencana, Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Melalui Pendidikan dan Penundaan Pernikahan Usia Dini.

Tenaga Kerja
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bandungterus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2009 berjumlah 725.461 orang, tahun 2010: 739.994 orang, tahun 2011: 988.871 orang, tahun 2012 1.008.845 orang, dan di tahun 2013 terdapat  1.008.971 orang. Mayoritas penduduk Kabupaten Bandungmasih bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 sebanyak 140.420 orang (7,78%) yang menggeluti lapangan kerja di sektor pertanian.
Jumlah penduduk yang memilih sektor pertanian sebagai lapangan kerjanya, selama 4 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan seiring dengan semakin berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsi. Disinyalir mereka beralih profesi ke sektor perdagangan, industri dan sektor lainnya. Terbukti jumlah penduduk yang berprofesi di sektor perdagangan pada tahun 2012 sebanyak 120.441 orang (6,89%). Sektor lainnya yang cukup diminati masyarakat adalah sektor industri pengolahan, dan sektor jasa kemasyarakatan yang masing-masing ditekuni oleh 110.244 orang (5,22 %) dan 64.532 orang (3,13 %).
Kabupaten Bandung memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 45,71 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,06 persen dan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 83,95 persen. Disadari bahwa bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya masalah pengangguran. Jumlah pengangguran selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2009 terdapat 150.682 pengangguran, dan di tahun 2010 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 187.990 orang, sedangkan di tahun 2011 turun menjadi 166.686 orang. Dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja, Pemerintah Kabupaten Bandungterus mendorong terbukanya lapangan kerja dan investasi yang selama ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Upaya penempatan TKI di luar negeri pun dilakukan. Jumlah TKI selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 terdapat 330 orang TKI. Di tahun 2010 naik menjadi 461, dan di tahun 2011 naik lagi menjadi 490 orang, sementara di tahun 2012 turun menjadi 472 orang.
Hal penting lainnya terkait dengan ketenagakerjaan adalah Upah Minimum Regional (UMR). Dari tahun ke tahun UMR di Kabupaten Bandungterus mengalami peningkatan (rata-rata per tahun sebesar 9%). Pada tahun 2009 UMR sebesar Rp. 640.000,- dan pada tahun 2010, 2011, 2012 naik menjadi Rp. 685.000,-; Rp 725.000,- dan Rp. 780.000,-. Hal lain adalah terkait dengan urbanisasi tenaga kerja menuju kota-kota besar disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan atau tingkat ketrampilan dan kemampuan kerja yang minim sehingga migrasi ke kota besar yang menyediakan lapangan pekerjaan walaupun hanya pekerjaan informal.
Terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan, maka Pemerintah Kabupaten Bandungharus mempertimbangkan perencanaan program-program pembangunann yang besifar padat karya selain pengiriman TKI. Program lain yang dapat dijadikan altenatif adalah pengembangan kewirausahaan tenaga kerja sehingga memicu tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru guna menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok keluarga pra sejahtera melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti program bantuan modal usaha, hingga penyedian atau perbaikan tempat tinggal jika sasaran pembangunan tahapan keluarga pra sejahtera tersebut memang memiliki keterbatasan kemampuan sumberdaya ekonomi dan berada dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Bagi tahapan keluarga sejahtera I, program yang dibutuhkan lebih kepada pemberian akses terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan sosial yang dibutuhkan oleh kelompok keluarga tahap sejahtera I, sebagai contoh kebutuhan psikologis berupa rekreasi maka perlu diusahakan tempat rekreasi gratis seperti taman publik. 
Faktor pendidikan, Kesehatan dan Sosial
Walaupun berkembang, tetapi kondisi nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandungmasih diurutan ke-27 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Oleh karena itu pembangunan manusia di Kabupaten Bandungharus menjadi sorotan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga masyarakat Kabupaten Tegal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu 3 tahun (2009-2012), tercatat pada tahun 2009 adalah 69,54 dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan kembali hingga angka 70,08 dan IPM tahun 2011 adalah 70,59 serta tahun 2012 sebesar 71,09 dengan indikator penentu IPM yaitu angka melek huruf dari tahun 2009-2013 berturut-turut yaitu (89,09% ; 89,21% ; 89,26% ; 89,47% dan 95,68%). Keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dasar dapat dilihat dari Angka Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2009-2013 menunjukkan tren yang positif, berturut-turut adalah (6,24 ; 6,42 ; 6,56 ; 6,60 ; dan 6,84 tahun).
Potensi peningkatan angka IPM melalui indikator pendidikan dapat terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandungmengingat fasilitas infrastruktur terkait pendidikan sangat memadai. Jumlah fasilitas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah di Kabupaten Bandungsebanyak 902 sekolah baik negeri maupun swasta, sedangkan jumlah lembaga pendidikan SMP dan MTs baik negeri maupun swasta berjumlah 178 sekolah, sedangkan untuk setingkat SMA dan MA total berjumlah 99 sekolah. Mengacu pada kebijakan nasional tentang pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Bandungseharusnya memprioritaskan anggaran daerah dalam rangka peningkatan melek huruf dan lama partisipasi sekolah. Kebijakan yang dapat  ditempuh antara lain program peningkatan subsidi pendidikan dasar 9 tahun oleh Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar Gratis.

Dimensi Kesehatan
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, pada tahun 2009 yaitu 68,49 tahun, sedangkan di tahun 2011-2012 yaitu 68,79 tahun dan tahun 2013 naik menjadi 69,12 tahun.
Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bandungdidukung oleh keberadaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Berdasarkan data tahun 2012, total jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandungadalah 3 rumah sakit negeri dan 4 rumah sakit swasta, sedangkan jumlah puskesmas di Kabupaten Bandungberjumlah total 29 dengan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas adalah 385 tenaga bidan desa dan 122 bidan puskesmas serta 26 perawat gigi.
Usaha perbaikan anngka harapan hidup dapat dilakukan dengan fokus kegiatan di puskesmas yang mempunyai akses paling dekat dengan warga masyarakat. Program yang dapat dilaksanakan adalah menggiatkan kembali POSYANDU, pendampingan ibu hamil, dan program persalinan gratis.

Dimensi Ekonomi
Indeks Daya Beli Kabupaten Bandung dari tahun 2009 hingga 2013  berturut-turut terdapat peningkatan yaitu : Rp. 634.240,- ; Rp. 637.090,- dan Rp 639.950,-. Peningkatan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui program-program dalam pembangunan ekonomi secara umum untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat, salah satunya adalah program peningkatan nilai ekonomi produk unggulan masyarakat Kabupaten Tegal.

 
SIMPULAN DAN SARAN


Simpulan

1.         Letak geografis wilayah Kabupaten Bandung yang meliputi daerah pegunungan, hutan dan perkotaan menyebabkan perbedaan pemenuhan kebutahn dasar di tiap-tiap daerah. Peran pemrintah memfokuskan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan di setiap wilayah di kabupaten bandung.
2.         Jumlah penduduk kabupaten bandung yang tinggi menyebabkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan dsar manusia, sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terhadap penyiapan peluang kerjadalam rangka program peningkatan kesejehteraan masyarakat.
Saran
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia di Kabupaten bandung beberapa hal yang menjadi saran sebagai alternatif strategi dan program dalam pembangunan  daerah adalah sebagai berikut :
1.      Program peningkatan peran puskesmas dalam POSYANDU
2.      Program keluarga berencana
3.      Program pemberdayaan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki (pertanian, kehutanan dan perikanan darat)
4.      Program peningkatan kesehatan reproduksi melalui pendidikan dan penundaan pernikahan usia dini
5.      Peningkatan jumlah akses pendidikan (pembangunan sekolah, ruang diskusi, ruang belajar dll)
6.      Program pengembangan kewirausahaan tenaga kerja
7.      Bantuan tenaga medis (bidan masuk desa dan sejenisnya)
8.      Program bantuan modal usaha, penyediaan atau perbaikan tempat tinggal bagi keluarga pra sejahtera
9.      Program penyediaan taman rekreasi publik
10.  Program pembanguanan centra pengolahan hasil alam


DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Bandung. 2013. Kabupaten Bandungl Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Bandung.

Rusli, Said. 2014. Pembangunan Kebutuhan Manusia Dasar Manusia – Bahan Kuliah. Manajemen Pembangunan Daerah. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
 





























Perspektif dalam penyusunan kebijakan Sumberdaya Alam



 PERSPEKTIF DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM
Oleh Cici Anggara, S.Pi
 
Secara konstitusional ditetapkan bahwa penguasaan sumberdaya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kedepan dalam kerangka pengekploitasian sumberdaya lingkungan harus memperhatikan 3 aspek efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.  Pengelolaan sumber daya alam selama ini tampaknya lebih mengutamakan meraih keuntungan dari segi ekonomi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek sosial, politik, dan SDA sehingga yang terjadi ada kerusakan lingkungan, Lahan kritis, bencana alam, limbah pengolahan SDA, kecemburuan sosial, dan masalah perselisihan penguasaan lahan akhirnya menjadi beban pemerintah daerah untuk diselesaikan.
Penyususunan kebijakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan perspektif sosial dan ekonomi. Dua perpekstif sosial dan ekonomi jika di terapkan dalam penusunana senuah kebijakan lingkungann maka akan berdampak kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan.  
Masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaaragaman hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat
Dari perspektif ekonomi dalam penyusunan kebijakan sumberdaya alam lingkungan bahwa ada kaitan antara perekonomian dengan sumberdaya lingkungan yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam penggunaan sumberdaya yang langka. Artinya adalah sumberdaya alam yang terbatas sedangkan pertumbuhan manusia yang ekponensial, sehingga ada upaya mengatur sumberdaya alam agar keberadaannya berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan pandangan dalam perpektif melihat kondisi Sumberdaya Alam, bagaiman cara terbaik untuk mengatur sumberdaya alam yang terbatas yang memperhatikan kondisi lingkungan.
Isu lingkungan tidak hanya dilihat dari perpektif sosial dan lingkuangan, agar kebijakan yang bentuk bisa melahirkan keseimbangan dan memiliki kekuatan hukum yang kuat maka pembangunan berkelanjutan sumberdaya lingkungan harus di pandang melalui pendekatan politik. semakin matangnya demokrasi di indonesia proses perpolitikan sangat mempengarhi proses pembangunan begitu juga terhadap pemabngunan yang melibatkan sumberdaya lingkungan, sehingga jika dengan benar perspektif politik ini di lihat maka akan berdampak terhadap pembangunan itu sendiri seperti hak berdaulat dan menguasai sumberdaya alam, hak membangun dan tanggungjawab negara dalam pengelolaan lingkungan, terkait dengan pencemar membayar, prinsip bertetangga yang baik, prinsip kehati-hatian, dan hak asasimanusia atas sumberdaya alam. Undang-undang biasanya menjadi acuan dalam politik birokrasi dan politik kebijakan. Kedua kategori politik tersebut saling mempengaruhi dan memerlukan proses negosiasi dalam perumusannya.